Hasrul Hasan

Reka Cipta Dalam Perspektif Kreativiti

728x90

Frekuensi Milik Publik, Lembaga Penyiaran Wajib Jaga Netralitas


 
Muhammad Hasrul Hasan
Korbid Fasilitasi, Infrastruktur Penyiaran KPID Sulawesi Selatan

Menjelang Pemilihan Kepala Dearah (Pilkada) serentak, di Sulawesi Selatan. Persaingan sejumlah pasangan di PemilihanGubernur dan Calon Kepala Daerah 12 Kabupaten/ Kota  di Sulawesi Selatan semakin meningkat. Partai pendukung dan tim pemenangan melakukan berbagai cara untuk memenangkan kontestasi politik ini.

Para tim pemenangan pun tak ketinggalanmemanfaatkan media televisi, radio dan frekuensi publik sebagai sarana yang ampuh untuk berkampanye, memuluskan langkah pasangan calon mereka jagokan lewat pemberitaan dan program non-berita.

Pentingnya independensi dan netralitas lembaga penyiaran sudah diatur dalam Pedoman Perilaku Penyiaran (P3) dan Standar Program Siaran (SPS) yang dikeluarkan KPI.

 Pedoman itu tertera dalam P3 Pasal 11 Ayat 2 yang berbunyi, ”Lembaga penyiaran wajib menjaga independensi dan netralitas isi siaran dalam setiap program siaran”. Sedangkan dalam SPS hal itu juga diatur dengan lebih detail dan tegas, bahwa independensi dan netralitas lembaga penyiaran harus dijaga.

Selaian itu aturan juga terdapat dalam Pasal 11 yang meminta kepada seluruh lembaga penyiaran, bahwa program siaran wajib dimanfaatkan untuk kepentingan publik, tidak untuk kelompok tertentu, dan dilarang untuk kepentingan pribadi pemilik dan kelompoknya.

Netralitas media  juga dikuatkan dalam Pasal 40 yang mengatur tentang program jurnalistik, bahwa program jurnalistik harus akurat, adil, berimbang, dan tidak berpihak.
Sementara KPU telah meengatur netralitas media dalam pemberitaan dan kampanye politik di PKPU nomor 4 tahun 2017 di pasal 54, hingga pasal 62.

Selaian di P3SPS dan PKPU 2017, Penegasan netralitas dan independensi lembaga penyiaran juga telah lama diatur dalam Undang-Undang Nomo 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik.

Dalam era reformasi saat ini, media massa khususnya lembaga penyiaran dan media sosial menjadi primadona. Tayangan berbentuk wawancara pengamat, dialog, talkshow dan pendapat publik terus dimasifkanuntuk membangun opini di masyarakat melaalui frekuensi milik publik yang dipinjamkan ke lembaga penyiaran. Dan tak jarang didesain menguntungkan sejumlah pihak yang dekat dengan media penyiaran tersebut.
Label:
Reaksi:

Posting Komentar

[blogger]

Hasrul

Formulir Kontak

Nama

Email *

Pesan *

Diberdayakan oleh Blogger.
Javascript DisablePlease Enable Javascript To See All Widget