Hasrul Hasan

Reka Cipta Dalam Perspektif Kreativiti

728x90

Simalakama Lembaga Penyiaran Milik Pemerintah

KEBERADAAN stasiun televisi dan radio milik pemerintah di daerah merupakan aset yang dimiliki suatu daerah untuk pengembangan komunikasi dan teknologi informasi. Tentunya komunikasi tersebut diseleraskan dengan visi dan misi masing-masing daerah.

Televisi dan radio milik pemerintah di daerah jika dimanfaatkan dengan baik akan menjadi pusat pemanfaatan informasi utama dalam pengembangan, pengelolaan, serta pemanfaatan informasi dan komunikasi daerah yang akurat dan cepat. Lembaga penyiaran ini juga akan menjamin masyarakat mendapatkan layanan informasi program-program pembangunan yang dilakukan pemerintah daerah sebagai bagian dari transparansi dan akuntabilitas aparatur pemerintahan di daerah.

Dengan pengembangan penyiaran melalui suatu lembaga penyiaran publik lokal tentunya memberikan peluang baru untuk meningkatkan kualitas pemerintahan. Caranya dengan ditingkatkannya efisiensi, layanan-layanan baru, peningkatan partisipasi warga, dan adanya suatu peningkatan terhadap global information infrastructure.

Namun, terdapat permasalahan krusial di Indonesia, khususnya Sulawesi Selatan. Yakni Lembaga Penyiaran Publik (LPP) lokal yang dimiliki dan dikelola oleh pemerintah daerah keberadaannya seringkali terabaikan.

Lembaga Penyiaran Publik (LPP)sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 32 tentang Penyiaranditerangkan dalam pasal 14 ayat 1 yang berbunyi: Lembaga Penyiaran Publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf a adalah lembaga penyiaran yang berbentuk badan hukum yang didirikan oleh negara, bersifat independen, netral, tidak komersial, dan berfungsi untuk memberikan layanan untuk kepentingan masyarakat. Selanjutnya ayat (3) menyebutkan:Di daerah provinsi, kabupaten, atau kota dapat didirikan Lembaga Penyiaran Publik Lokal.

LPP Lokal yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah di Sulawesi Selatanrata-rata berbentuk radio siaran. Tujuannya pun sama, yaitu sebagai penyeimbang radio swasta dan untuk menyiarkan kebijakan-kebijakan pemerintah daerah. Namun, radio siaran milik Pemda ini tidak lepas dari berbagai masalah.

Mulai dari masalah kurangnya perhatian kepala daerah, sumber daya manusia yang tidak kompeten, hingga masalah kesulitan dana. Namun, masalah yang paling krusialyaitu tidak memiliki ijin siar.
Seharusnya radio-radio Pemda tersebut memiliki Ijin Stasiun Radio (ISR) dan Izin Penyelengaraan Penyiaran (IPP). Setelah itu akan diberikan frekuensidan kemudian diujicobakan. Sulawesi Selatan memiliki 14 radio LPP Lokal, namun hingga Agustus 2017, baru dua yang mengantongi IPP tetap. Yakni, Suara Bersatu Sinjaidan Bandar Madani FM Parepare.

Sementara yang memiliki IPP prinsip dan sedang berproses untuk mendapatkan IPP tetapyakni Swara Panrita Lopi Bulukumba, Radio Suara Lipang Bajeng Takalar, dan Radio Suara Bumi Lasinrang Pinrang. Selain radio, di Sulsel juga terdapat tiga stasiun televisi lokal yakni Ratona TV Palopo, TV Peduli Parepare, dan Sinjai TV. Ketiga telah mengantongi IPP prinsip atau izin sementara. memiliki Perda LPP Lokal. Ini adalah salah satu syarat pendirian LPP Lokal berdasarkan Pasal 7 ayat (3)Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik.

Sedangkan tujuh LPP Lokal, khususnya stasiun radio, di Sulawesi Selatantidak melanjutkan prosesperizinannya karena belum memiliki Perda LPP Lokal. Ini adalah salah satu syarat pendirian LPP Lokal berdasarkan Pasal 7 ayat (3)Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik.

Dalam pasal tersebutberbunyi Lembaga Penyiaran Publik Lokal merupakan lembaga penyiaran yang berbentuk badan hukum yang didirikan oleh pemerintah daerah dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) atas usul masyarakat.

LPP lokal yang belum melanjutkan proses perizinannya umumnya terkait belum adanya  Perda. Sepeeti RPK FM Tana Toraja, Rewako FM Gowa, Suara Pemersatu Bantaeng, Radio Gema Barru, Radio Wajo Berprestasi, Torani FM Pangkep, dan Radio Butta Salewangang milik Pemerintah Daerah Maros. 

Disamping persoalan perizinan, sumber pendapatan LPP Lokal juga menjadi masalah tersendiri.Mengacu pada PP 11/2005 pasal 25 ayat (5) dan (6), LPP Lokal boleh beriklan. Namun siaran iklan maksimal 15 persen dari seluruh waktu siaran dan iklan layanan masyarakat paling sedikit menempati 30 persen dari waktu siaran iklan.

Mengenai isi siaran, LPP Lokal menyiarkan 60 persen memuat kelokalan dari daerah tersebut. Isi siarannya punwajibmemberikan perlindungan dan pemberdayaan kepada khalayak, khususnya anak-anak danremaja.

Konsep pemberdayaan LPP Lokaltidak akan terlepas dari Undang-Undang Nomor 32 tahun 2002 tentang Penyiaran dan PP Nomor 11 tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik.

Tantangan yang harus dihadapi oleh LPP Lokal adalah terkait dengan kerentananterhadap masalah operasional dan manajemen. Kuncinya, sikap profesional harus dijalankan. Termasuk, bagaimana menciptakan program dan mengatur pendanaan.

Kemudian yang terpenting, LPP Lokalsebagai lembaga penyiaran yang dimiliki oleh pemerintah daerah harus bisa melakukan otokritik terhadap Pemda, bukan hanya sebagai penyampai kebijakan-kebijakan Pemda saja. LPP Lokal harus bisa mengemas good news is a good news dalam bentuk siaran yang menarik hingga bisa bersaing dengan Lembaga Penyiaran swasta.

Dominannya Lembaga Penyiaran Swasta (LPS) berjaringan di Sulawesi Selatan juga menjadi ancaman tersendiri dalam usaha pemerintah daerah untuk membangun dan mengembangkan radio lokal. LPP Lokal harus menjadi penyeimbang dominannya LPS berjaringan di Sulawesi Selatan.
Selain itu, LPP Lokal harus menjadi acuan kualitas program siarannya, baik jurnalistik atau non jurnalistik yang terbaik, sesuai budaya dan kultur masyarakat Sulawesi Selatan. LPP Lokal juga menjadi media milik daerah yang mampu bersaing dengan LPS berjaringan yang tayangannya dominan berorentasi pada sensasionalitas berita demi mengejar rating.(*****).

Label:
Reaksi:

Posting Komentar

[blogger]

Hasrul

Formulir Kontak

Nama

Email *

Pesan *

Diberdayakan oleh Blogger.
Javascript DisablePlease Enable Javascript To See All Widget