Hasrul Hasan

Reka Cipta Dalam Perspektif Kreativiti

728x90

Perjuangan Kebebasan Pers, Jurnalis Makassar

KEBEBASAN PERS, merupakan wujud dari hak untuk memperoleh informasi dan menyatakan pendapat tanpa rasa takut, dan karena itu merupakan prasyarat mutlak bagi demokrasi modern yang sungguh beradab.
Pada dasarnya kebebasan pers merupakan wujud kedaulatan rakyat dan menjadi unsur yang sangat penting untuk menciptakan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara secara demokratis.
Namun, reformasi dalam bidang media itu ternyata tidak diimbangi dengan perlakuan yang diterima para pekerja jurnalis. Justru ketika jurnalis mulai terlibat dalam demokratisasi dan pencerdasan bangsa, ancaman terhadap jurnalis dan kebebasan pers kian terasa. Berbagai perlakukan pun diterima para kuli tinta, mulai dari pers diadukan, dituntut penjara, diduduki kantornya, bahkan ada jurnalis yang peralatannya dirusak.
Padahal dalam undang undang pers juga diatur tentang pemberian sanksi bagi jurnalis yang melakukan kesalahan peliputan.
Pertanyaan sekarang. Mengapa kebebasan pers masih sebatas angan-angan? Hal itu tentunya terjadi karena penerapan hukum di negeri ini masih belum berjalan sebagaimana diharapkan. Penerapan hukum yang tegas, tanpa pilih kasih,masih sebatas retorik belaka. Ini sangat berbahaya, karena negara bisa hancur karena lemahnya penegakan hokum, terlebih jika para jurnalis kita bisa dibungkam.
Kondisi itulah yang terlihat saat ini. Adalah fakta, meski berbagai kebebasan itu sudah
diatur dalam perundang-undangan, namun belum memasyarakat.Misalnya saja, Undang-undang Pers No.40.Tahun 1999 ternyata aparat penegak hukum masih banyak yang belum tahu. Jangan tanya pada mereka pasal demi pasalnya. Mendengar saja pun mereka belum pernah..
Namun yang lebih ironis lagi bagi yang sudah tahu malah bersikap acuh, seakan undang-undang pers itu tidak valid. Kondisi itulah yang membuat mereka menolak menggunakan Undang-undang Pers dengan berbagai macam alasan..
Di makassar beberapa waktu lalu Kapolda Sulselbar irjen Pol Sisino Adiwinoto dalam beberapa kesempatan berbicara di depan umum mengatakan, bahwa publik yang dirugikan oleh pemberitan media massa bisa langsung mengadukan wartawan ke polisi untuk dikenai pasal pidana, tanpa harus menempuh mekanisme hak jawab atau menulis surat pembaca.
Padahal Undang-undang No 40/1999 tentang pers memberikan kesempatan untuk melakukan hak jawab kepada pihak-pihak yang dirugikan.
Pernyataan Kapolda Sulselbar itul kemudian diprotes oleh sejumlah jurnalis di makassar yang tergabung dalam Koliasi jurnalis tolak kriminalisasai pers yang dikordinatori, Upi Asmaradhana dan menyebut ucapan Sisno itu sebagai upaya polisi mengkriminalkan profesi jurnalis dan tidak sesuai dengan UU Pers Nomor 40/1999 yang mengatur hak jawab dalam sengketa pemberitaan pers.
Beberapa aksi juga telah dilakukan koalisi jurnalis di Makassar termasuk demonstrasi dan penggalangan tandatangan sekitar 200 jurnalis media lokal dan nasional yang ada di Makassar.Bahkan koalisi yang diwakili Upi kemudian mengadukan pernyataan Sisno ke Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas), DPR RI, Komnas HAM, Dewan Pers, dan ke Presiden SBY melalui juru bicaranya Andi Mallarangeng.
Silang pendapat antara Koalisi jurnalis makassar dengan Sisno Adiwinoto ini kemudian berujung pada pemeriksaan Upi sebagai saksi, dan belakangan ia ditetapkan sebagai tersangka oleh Polda Sulselbar.
Bahkan Kamis 13 November lalu Upi asmaradhana Kordinator kolaisi didampingi sejumlah pengacaranya telah memenuhi surat panggilan polisi yang bernomor S.pg/669/XI/2008/Dit Reskrim. Untuk menjalani pemeriksaan sebagai tersangka dalam perkara Pidana Mengadu secara Menfitnah dengan tulisan dan Menghina dengan tulisan di muka umum sesuatu kekuasaan yang ada di Negara Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 317 ayat (1) KUHPidana dan atau Pasal 311 (1) KUHPidana Subs Pasal 207 KHUPidana.
Pemanggilan Upi sebagai tersangka pun menuai aksi protes sejumlah Jurnali yang ada di Indonesia dengan menggelar aksi unjuk rasa di dearh mereka masing- masing.
Dengan realita dan pemahaman seperti itu wajar saja berbagai kasus delik pers pada akhirnya diselesaikan menurut kehendak Polisi, Jaksa, dan Hakim, yakni menggunakan kitab undang undang hukum pidana, dan komunitas pekerja jurnalis akhirnya satu persatu menjadi korban, masuk penjara, akibat pengebiriaan terhadap undang undang pers oleh para penegak hokum itu sendiri.
Kebebasan pers bisa berjalan dengan baik jika semua pihak menyadari betapa mulia dan pentingnya fungsi kebebesan pers, yang diemban para pekerja jurnalis.
Jurnalis yang baik tentunya akan bekerja secara profesional dalam menjalankan fungsi kontrolnyanya dengan penuh tanggungjawab. Selalu kritis dengan keadaan,selalu berpihak pada rakyat, dan terus meningkatkan kemampuannya dalam membuat suatu berita.
Label:
Reaksi:

Posting Komentar

[blogger]

Hasrul

Formulir Kontak

Nama

Email *

Pesan *

Diberdayakan oleh Blogger.
Javascript DisablePlease Enable Javascript To See All Widget