Hasrul Hasan

Reka Cipta Dalam Perspektif Kreativiti

728x90

Melawan Kriminalisasi Pers

FOTO ANTARA/Yusran Uccang

Kehidupan sosial yang ditandai kehendak bersama melakukan perubahan, demokratisasi menuju perbaikan kesejahteraan hidup, sudah pasti tidak berjalan tanpa peran media massa, terutama pers di dalamnya.

Pada hakikatnya, wajah pers adalah cerminan wajah masyarakatnya. Liputan pers mewakili kondisi sebenarnya dari keberadaan masyarakatnya. Jika liputan pers sarat persoalan, hal ini mencerminkan persoalan yang ada dalam masyarakat.

Seperti yang saat ini ditampilkan pers, banyak liputan korupsi di berbagai lembaga dan organisasi, maka begitulah wajah masyarakat. Karakter pers ini didasari prinsip faktual, yang terjadi atau yang diindikasi terjadi.

Karena sifat pers pada faktualitas, pers memiliki dua karakter, menampilkan berita yang menyenangkan (support) dan menyakitkan (critic). Fungsi kritik pers ini yang sering menimbulkan salah tafsir.

Ada pihak yang merasa ketika kritik itu dialamatkan kepadanya, salah tafsir itu digiring kepada persoalan pencemaran nama baik. Inilah yang kemudian dialami salah satu pekerja pers di Makassar, Upi Asmaradhana.

Budaya pencemaran nama baik menjadi perspektif dominan, tunggal, dan memaksa lembaga-lembaga peradilan digunakan dalam menghadapi problem pers ketika menjalankan fungsi kritik. Tidak hanya lembaga peradilan, tetapi elemen-elemen masyarakat, organisasi pun secara linear memanfaatkan jargon budaya pencemaran nama baik dalam menyikapi kritik pers.

Padahal, pascareformasi lahir UU Pers sebagai aturan main dunia media massa (pers) yang dinilai sebagai keputusan politik demokratis.

Namun, reformasi dalam bidang media itu ternyata tidak diimbangi dengan perlakuan yang diterima komunitas pers. Justru ketika pers mulai terlibat dalam demokratisasi dan pencerdasan bangsa, ancaman terhadap jurnalis dan kebebasan pers makin terasa.

Berbagai tindakan dilakukan mulai dari pers diadukan, dituntut penjara, dipukuli, diancam denda, diduduki kantornya, peralatannya dirusak, dll. Padahal dalam UU Pers juga memungkinkan pemberian sanksi bagi jurnalis yang melakukan kesalahan peliputan.

Undang-undang No 40/1999 tentang pers juga memberikan kesempatan untuk melakukan hak jawab kepada pihak-pihak yang dirugikan. Bukan sebaliknya, kecenderungan melakukan kriminalisasi terhadap pers dan menguatkan penggunaan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) untuk menyelesaikan kasus-kasus jurnalistik (pers).

Kegiatan jurnalistik itu urusannya dengan hukum perdata, jika menyangkut hukum pidana maka bentuk hukumannya bukan kurungan tetapi denda.

Kriminalisasi pers adalah problem budaya, problem berpikir, dan bertindak, yang menjangkiti orang perorang, birokrasi, dan lembaga-lembaga yang tetap hidup dalam suasana dan iklim demokratisasi yang menghambat dan mengerdilkan demokratisasi itu sendiri.

Oleh sebab itu, penting dicatat dalam sejarah kehidupan publik, sebenarnya masih banyak �karang terjal� yang dihadapi dalam membangun demokrasi.

Bagi kalangan pers dan media massa, sudah sepatutnya kasus seperti yang dialami Upi dan rekan-rekan pers lainnya menjadi catatan tersendiri secara internal membenahi kembali kelembagaan dan keorganisasian pers yang bertebaran dan saling berbenturan menjadi konsolidasi
kelembagaan dan keorganisasian yang solid,

atau paling tidak saling mendukung dan memahami satu sama lain. Di samping itu, pers harus mampu menjadikan kasus ini menjadi momentum tracking individu-individu, partai-partai, organisasi-organisasi, dan institusi-institusi yang masih menganut budaya pencemaran nama baik dalam konteks tradisi kolonial. (&)

Tulisan diatas diambil dari Tajuk rencana Harian Fajar rabu (12/11)
Label:
Reaksi:

Posting Komentar

[blogger]

Hasrul

Formulir Kontak

Nama

Email *

Pesan *

Diberdayakan oleh Blogger.
Javascript DisablePlease Enable Javascript To See All Widget