Hasrul Hasan

Reka Cipta Dalam Perspektif Kreativiti

728x90

Isu SARA berhembus lagi di kampungku

DALAM pekan ini, isu SARA kembali berhembus di makassar, bukan karena kasus pembunuhan pribumiatau pun kasus pemerkosaan. Ironisnya, isu ini berhembus sesaat setelah penetapan gubernur dan wakilgubernur baru di sulsel.
Sebuah konflik yang seharusnya tak pantas hidup di sebuah negara yang menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan ini. Namun kenyataan berkata lain. Lihat saja bagaimana kasus kerusuhan di Tuban, Jawa Timur yang berpangkal dari persoalan pilkada diseret ke masalah SARA. Pasalnya, salah satu tokoh yang berkonflik itu adalah warga keturunan Tionghoa.
Isu SARA pun kembali dimainkan kelompok tertentu dalam pilkada di kampunghalamamku, buntut dari penetapan syahrul yasin limpo dan agus arifin nu'mangsebagai pasangan pemenang pada pilkada sulsel 5 november lalu. Pasangan iniberhasil melampui perolehan suara pasangan amin syam-mansyur ramli dan pasanganaziz qahar mudzakkar- mubyl handalling.
Isu ini mulai terlihat pada aksi unjuk rasa ratusan massa salah satu pendukung calongubernur di depan kantor KPUD sulsel jumat 16 november, beberapa orang pengunjuk rasamembawa pamflet aksi yang bertuliskan nama salah seorang pendeta asal tana torajayang dituding sebagai pemecah umat. selain itu, saya juga sempat melihat sebuah pamfletyang menuliskan beberapa nama tokoh masyarakat etnis tionghoa.
Bak sekam kering dilempar api, isu ini bisa menjadi pemantik kemarahan massa di Makassar.Jika ditarik ke belakang, konflik bahkan kerusuhan akibat isu SARA seakan sudah menjadi 'budaya' di negeri ini. Ratusan bahkan ribuan jiwa telah melayang sia-sia menjadi tumbal konflik SARA di berbagai daerah.
Anehnya, konflik SARA ini tak mudah mati. Berhenti di suatu daerah, tak selang lama muncul di daerah lain. Tragisnya, beberapa waktu lalu, sejumlah pengamat pernah mengemukakan temuan, selain karena kesenjangan ekonomi, konflik SARA di daerah-daerah sering bermula dari harumnya aroma kekuasaan.
Asumsi sederhana, dalam konteks kekinian, kekuasaan tidak bisa diharapkan turun dari langit. Tetapi sesuatu yang harus diupayakan dan diperjuangkan terus-menerus, baik dengan cara lunak maupun keras bahkan kasar.
Sayangnya, perjuangan meraih kekuasaan di tingkat elit lokal itu biasa terjadi dalam bentuk kekerasan. Dan, para pemburu kekuasaan suka melakukannya dengan menyeret isu SARA yang memang efektif sebagai pemantik konflik. Mereka seolah tak menyadari, salah satu tanggung jawab dan kesalahan politik terbesar yang dapat melahirkan kekerasan sipil yang paling eksplosif adalah konflik SARA.
Tak heran, sentimen SARA dan diskriminasi saat ini jauh lebih buruk daripada masa lalu. Konflik itu kini sulit diidentifikasi. Tidak ada batasan baik gender, usia, golongan ataupun kategori lainnya yang berlaku. Kini, SARA dapat hidup dan bersembunyi dalam diri siapa saja.
Di masyarakat multikultur yang masih tinggi kesenjangan ekonominya seperti di Indonesia, konflik SARA memang sangat rentan terjadi. Untuk mengatasinya, tak ada jalan lain selain terus melakukan kampanye dan memberi penerangan kepada masyarakat mengenai persamaan derajat dan hak manusia yang hakiki.
Semua pihak harus menyadari, konflik SARA bukan sekadar kejahatan moral yang paling mengerikan tetapi juga pandangan dan tindakan menjijikkan di era yang menjunjung tinggi demokratisasi.
Pemerintah harus segera menghentikan berbagai kebijakan yang masih bersifat sentralistik. Jangan ada lagi perencanaan yang bersifat top down. Buatlah kebijakan yang lebih mengakomodasi aspirasi dan kepentingan masyarakat yang ada di daerah. Enyahkan duka dan lara masyarakat dari kekejian konflik SARA.
Reaksi:
[blogger]

Hasrul

Formulir Kontak

Nama

Email *

Pesan *

Diberdayakan oleh Blogger.
Javascript DisablePlease Enable Javascript To See All Widget