Hasrul Hasan

Reka Cipta Dalam Perspektif Kreativiti

Hasrul Hasan

728x90
Latest Post


 
Muhammad Hasrul Hasan
Korbid Fasilitasi, Infrastruktur Penyiaran KPID Sulawesi Selatan

Menjelang Pemilihan Kepala Dearah (Pilkada) serentak, di Sulawesi Selatan. Persaingan sejumlah pasangan di PemilihanGubernur dan Calon Kepala Daerah 12 Kabupaten/ Kota  di Sulawesi Selatan semakin meningkat. Partai pendukung dan tim pemenangan melakukan berbagai cara untuk memenangkan kontestasi politik ini.

Para tim pemenangan pun tak ketinggalanmemanfaatkan media televisi, radio dan frekuensi publik sebagai sarana yang ampuh untuk berkampanye, memuluskan langkah pasangan calon mereka jagokan lewat pemberitaan dan program non-berita.

Pentingnya independensi dan netralitas lembaga penyiaran sudah diatur dalam Pedoman Perilaku Penyiaran (P3) dan Standar Program Siaran (SPS) yang dikeluarkan KPI.

 Pedoman itu tertera dalam P3 Pasal 11 Ayat 2 yang berbunyi, ”Lembaga penyiaran wajib menjaga independensi dan netralitas isi siaran dalam setiap program siaran”. Sedangkan dalam SPS hal itu juga diatur dengan lebih detail dan tegas, bahwa independensi dan netralitas lembaga penyiaran harus dijaga.

Selaian itu aturan juga terdapat dalam Pasal 11 yang meminta kepada seluruh lembaga penyiaran, bahwa program siaran wajib dimanfaatkan untuk kepentingan publik, tidak untuk kelompok tertentu, dan dilarang untuk kepentingan pribadi pemilik dan kelompoknya.

Netralitas media  juga dikuatkan dalam Pasal 40 yang mengatur tentang program jurnalistik, bahwa program jurnalistik harus akurat, adil, berimbang, dan tidak berpihak.
Sementara KPU telah meengatur netralitas media dalam pemberitaan dan kampanye politik di PKPU nomor 4 tahun 2017 di pasal 54, hingga pasal 62.

Selaian di P3SPS dan PKPU 2017, Penegasan netralitas dan independensi lembaga penyiaran juga telah lama diatur dalam Undang-Undang Nomo 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik.

Dalam era reformasi saat ini, media massa khususnya lembaga penyiaran dan media sosial menjadi primadona. Tayangan berbentuk wawancara pengamat, dialog, talkshow dan pendapat publik terus dimasifkanuntuk membangun opini di masyarakat melaalui frekuensi milik publik yang dipinjamkan ke lembaga penyiaran. Dan tak jarang didesain menguntungkan sejumlah pihak yang dekat dengan media penyiaran tersebut.


Makassar -Kordinator Bidang Fasilitasi dan Infrastruktur Penyiaran, Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Sulawesi Selatan Muhammad Hasrul Hasan, menyerahkan Surat Izin Penyelenggaraan Siaran (SIPS) IPP Tetap kepada manajemen PT Radio Adikatama Suara dengan nama udara Makara FM, di Kantor KPID Sulsel di Jalan Bontolempangan No 48, Kota Makassar, Rabu (10/1/2018).

Makara FM adalah stasiun radio eksis di Kota Palopo, dan IPP ini merupakan IPP Perpanjangan, karena masa izin sebelumnya sudah habis.

Izin Penyelenggaraan Penyiaran (IPP) Tetap untuk Makara FM bernomor: 284 Tahun 2017 tersebut diteken Direktur Penyiaran Kementerian Komunikasi dan Informatika Geryantika per tanggal 12 Desember 2017 lalu.

Penyerahan IPP itu dilakukan Hasrul Hasaan kepada Zenal Razak, selaku Direktur Utama Makara FM PT Adikatama, yang disaksikan Komisioner KPID Sulsel Andi Irawan, Arie Andika, Herwanita dan Ketua KPID Sulsel Mattewakan.

Hasrul Hasan mengatakan, dengan dikantonginya izin penyiaran ini, berarti Makara FM berhak bersiaran di wilayah layanan Kota Palopo. Dan meminta kepada.Makara FM untuk memanfaatkan kanal tersebut untuk kepentingan Masyarakat Sulawesi Selatan, khususnya kota Palopo.

“Jaga semangat penyiaran lokal kita, dab manfatkan untuk kepentingan masyarakat Sulawesi Selatan secara baik dan benar sesuai dengan amanat UU Penyiaran,” Kata Hasrul.

Selain itu, Hasrul menambahkan menjelang pemilihan kepala daerah langsung, sebagian besar memanfaatkan publikasi melalui elektronik. Sebaiknya para kandidat dan KPU dapat melakukan sosialisasi pada radio-radio yang minimal telah memiliki IPP prinsip.

Seiring kemajuan teknologi yang mengglobal telah mempengaruhi sejumlah aspek kehidupan baik di bidang pemerintahan, keuangan dan perbankan, sosial budaya, industri, dan bahkan di dunia penyiaran.
Berbagai inovasi diciptakan untuk memberikan manfaat positif bagi kehidupan manusia. Memberikan banyak kemudahan, serta sebagai cara baru dalam melakukan aktifitas manusia.
Di dunia penyiaran, Kementerian Komunikasi dan Informatika saat ini tengahmelakukan uji coba sistem perizinan elektronik (e) penyiaran di Indonesia untuk memangkas waktu penyelesaian berkas permohonan lembaga Penyiaran untuk memperpanjang maupun mengajukan izin penyiaran.

Sistem Layanan Online Perizinan Penyelenggaraan Penyiaran merupakan bagian dari Sistem Informasi Manajemen Perizinan Penyelenggaraan Penyiaran (SIMP3) yang dikembangkan oleh Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika, Kementerian Komunikasi dan Informatika, sebagai sarana untuk mewujudkan pelayanan publik yang transparan, akuntabel dan lebih mudah dijangkau serta meningkatkan kualitas pelayanan publik berupa perizinan penyelenggaraan penyiaran.
Sistem elektronik nantinya akan membuat proses pengajuan izin siaran secara daring (dalam jaringan) atau "online" tanpa membutuhkan kertas yang membuat pelayanan selama ini memakan waktu hingga bertahun tahun .

Melalui sistem elektronik penyiaran, proses yang memakan waktu bertahun sejumlah tahapannya dipangkas agar waktu penyelesaiannya bisa tepat waktu. Hal tersebut telah penulis praktekkan saat mengikuti Bimbingan Teknis (Bimtek) Penggunaan dan Pengelolaan Sistem Informasi Manajemen Perizinan Penyelenggaran Penyiaran (SIMP3) yang digelar oleh Kementerian komunikasi dan Informatika di Kuta Bali  Kamis, 21 April 2017 lalu.  
SIMP3 dapat diakses melalui  http://e-penyiaran.kominfo.go.id/login. .Nantinya Setiap pemohon akan meperoleh Username  dan  password sehingga  tiap pemohon dapat memantau proses perizinan serta kelengkapan data dukung  proses perizinan. Pemohon diberikan panduan  pengenalan fitur pada SIMP3, alur perizinan penyiaran, status permohonan perizinan, serta riwayat izin penyiaran.
Selain itu, pada aplikasi ini lembaga penyiaran yang telah memiliki izin penyelenggaraan penyiaran dapat melakukan perpanjangan untuk masa berlaku izin siaran yang akan habis masa berlakunya dan membantu dalam proses perubahan data penyelenggaraan penyiaran.

Sistem pelayanan perizinan sebelum sistem elektronik berdampak pada membengkaknya biaya investasi kalangan pengusaha. Bahkan, pemohon menjalani sejumlah rangkaian proses perizinan yang memakan waktu hingga tahunan.

Perizinan merupakan simpul utama dari pengaturan mengenai penyiaran. Dalam rangkaian daur proses pengaturan lembaga penyiaran, perizinan menjadi tahapan keputusan dari negara melalui KPID untuk memberikan penilaian (evaluasi) apakah sebuah lembaga penyiaran layak untuk diberikan atau layak meneruskan hak sewa atas frekuensi.

Perizinan penyelenggaraan penyiaran sejak ditetapkan dalam Undang-Undang no.32 tahun 2002 menggunakan proses manual pemohon penyelenggara penyiaran menyerahkan dokumen hardcopy sampai dengan penerbitan perizinan penyiaran.
Sebelum sistem elektronik diberlakukan proses perizinan berawal dari  Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) lalu KPID mengeluarkan rekomendasi kelayakan persyaratan ke KPI Pusat, dilanjutkan izin prinsip, uji coba siaran selama satu tahun, baru diajukan izin tetap kepada Kemkominfo.

Dalam sistem perizinan diatur berbagai aspek persyaratan, yakni mulai persyaratan perangkat teknis, rencana dasar teknik penyiaran dan persyaratan teknis perangkat penyiaran, termasuk jaringan penyiaran. Selaian itu juga melampirkan substansi atau format siaran, permodalan (ownership), serta proses dan tahapan pemberian, perpanjangan atau pencabutan izin penyelenggaraan penyiaran.

Evaluasi dilaksanakan oleh pihak Kementerian dan KPI/Duntuk selanjutnya dibawa ke rapat pleno yang memutuskan kelulusan Evaluasi Uji Coba Siaran (EUCS) untuk diterbitkannya Izin Penyelenggaraan Penyiaran (IPP) yang akan berlaku selama 10 tahun untuk jasa penyiaran Televisi dan  5 Tahun untuk jasa Penyiaran Radio.
Dari data yang ada di KPID Sulawesi Selatan baru  48 Lembaga Penyiaran Berbayar  (LPB) kabel yang  tersebar di 24 Kabupaten/Kota  yang baru mengantongi izin dari Kemenkominfo sementara ratusan lembaga penyiaran lainnya belum berizin atau illegal. Sementara lembaga penyiaran swasta radio sebanyak27 radio komunitas 1 dan lembaga penyiaran publik radio 1 lembagapenyiaran yang eksis  dan Televisi sebanyak 10 lembaga penyiaran swasta sistem berjaringan (ssj) dan 12Televisi lokal di Sulawesi Selatan yang telah memilik IPP Prinsip dan Tetap dan 3 televisi lembaga penyiaran publik lokal.


Dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri Kominfo No. 18 Tahun 2016 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Perizinan melahirkan  Aplikasi e-penyiaran yang telah  memberikan kemudahan bagi lembaga penyiaran untuk menjalankan proses permohonan izin penyelenggaraan penyiaran diharap mampu mendorong lembaga penyiaran yang belum memiliki Izin Penyelengaran Penyiaran (IPP) untuk melakukan pengurusan izin agar tidak melakukan pelanggaran hukum.
Sistem Informasi Manajemen Perizinan Penyelenggaraan Penyiaran (SIMP3) diharapkan menjadi  solusi permasalahan perizinan  bidang  penyiaran  serta memberikan kemudahan para pemohon dalam proses perizinan khususnya dalam  hal status perizinan serta dokumen kelengkapan perizinan.

Istilah Media Literacy mungkin belum begitu akrab di telinga kita. Masyarakat mungkin masih terheran dan kurang paham jika ditanya apa sebenarnya Media Literacy tersebut. Para ahli pun memiliki konsep yang beragam tentang pengertian Media Literacy , Mc Cannon mengartikan Media Literacy sebagai kemampuan secara efektif dan secara efesien memahami dan menggunakan komunikasi massa (Strasburger & Wilson, 2002).

Istilah literasi media juga dapat disamakan dengan  istilah ’melek media’. Sebagai indikator bahwa secara individu seseorang atau suatu  masyarakat sudah memahami literasi, yakni mampu memilih (selektif) dan memilah (mengkategori/mengklasifikasi) media, mana yang manfaat mana yang mudarat.

Perlu disadari ketika individu tidak memiliki informasi tentang suatu peristiwa dari sumber atau referensi lain selain media, besar kemungkinan individu tersebut beranggapan peristiwa tersebut sama dengan realitasnya.

Padahal kenyataannya tidak selalu demikian. Dalam hal ini penting artinya mengajak individu bersikap “terbuka” untuk memperluas pengetahuannya agar individu memiliki alternatif pilihan bagaimana memahami peristiwa yang ditampilkan di media.

Dampak dari pemberitaan atau pun sebuah program acara yang disiarkan oleh media penyiaran kepada publik pada dasarnya akan menjadi negatif atau positif tergantung dari bagaimana publik ataupun pemirsa menerima pesan tersebut dan memaknainya.

Setiap media massa memiliki mekanismenya sendiri untuk menentukan apa yang akan disampaikan kepada publik.

Oleh sebab itu Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Sulawesi Selatan, periode 2017-2020 selain fokus melakukan pelayanan perizinan dan pengawasan isi siaran, juga akan memusatkan perhatiannya untuk melakukan pendidikan literasi media yang dinilai merupakan pilihan yang tepat untuk kondisi lembaga penyiaran sekarang ini dan perkembangan masyarakat saat ini.

Tak terkecuali dijalankan regulator penyiaran, seperti KPI/D. Sesuai amanat Undang-Undang Penyiaran No. 32/2002, peran KPI/D tidaklah ringan.

Pada Pasal 7 UU Penyiaran KPI sebagai lembaga negara yang bersifat independen mengatur hal-hal mengenai penyiaran.

Perbaikan terhadap konten siaran dilakukan KPI/D dengan berbagai pendekatan. Melakukan fungsi pengawasan secara optimal, memberi sanksi pada lembaga penyiaran yang melanggar peraturan, dalam konteks pengukuran kualitas siaran KPI pusat bahkan melakukan kebijakan survei.

Hasil survei KPI tahun 2016 yang direlease menunjukan sinetron, dan infotainment masih jauh dari kualitas yakni di bawah angka 4 standar kualitas siaran.

Dalam kondisi seperti ini, sebaiknya kita menyadari mengapa regulasi isi di sistem penyiaran Indonesia tetap penting dan akan terus diperlukan. Pada awal April 2012 lalu, Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) sudah meluncurkan Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran yang baru (P3SPS 2012).

Media khususnya penyiaran saat ini menjadi salah satu wadah yang berperan aktif dalam penyebaran dan mencegah radikalisme. Untuk itu, sebagai langkah awal KPID Sulsel periode 2017-2020, Kamis (13/4/2017) lalu melakukan penanda tanganan MOU dengan  Forum Kordinasi Penanggulan Teroris (FKPT) Sulawesi Selatan. Dengan harapan KPID sebagai regulator penyiaran  dapat mendorong media penyiaran radio maupun televisi untuk memaksimalkan peran sertanya dalam membuat berita propaganda terorisme dan berita Hoax.

Melalui literasi media ini, FKPT dan KPID Sulawesi Selatan berharap masyarakat bisa semakin waspada dalam membedakan berita dan informasi mana yang layak dikonsumsi dan ditolak, sehingga bisa mencegah dari kemungkinan terpapar paham radikal terorisme.

Sejak  dekade 80-an, para pemilik atau pengelola stasiun televisi
memang membutuhkan jumlah penonton sebanyak-banyaknya untuk meningkatkan rating mereka.

Rating tinggi pada sebuah program atau secara keseluruhan di sebuah stasiun televisi, akanmemudahkan mereka untuk mendapatkan iklan sebanyak-banyaknya atau iklan yang dijual dengan harga yang tinggi.

Dengan banyaknya pemasukan dari iklan tersebut, maka biaya produksi dan
biaya operasional stasiun televisi tersebut dapat tertutupi. Bahkan, mereka bisa mendulang keuntungan yang berlipat.

Hanya saja target untuk mendapatkan penonton sebanyak-banyaknya itu tidak selalu diikutidengan jalan memberikan tayangan yang terbaik bagi penontonnya. Tidak jarang, stasiun Televisi mengindahkan atau melanggar norma agama, budaya, adat istiadat atau norma kehidupan lainnya,hanya demi mengejar rating tinggi.

Terhadap dampak negatif media tersebut, tidak cukup hanya dengan menyalahkan dan mengutuk media melainkan diperlukan langkah-langkah pendidikan literasi media, sehingga masyarakat bisa mengambil manfaaat sebesar-besarnya dari kehadiran media itu sendiri.

Sikap kritis pemirsa terus tumbuh dan berkembang, maka KPI/D maupun lembaga penyiaran  akan mendapatkan banyak saran, usulan atau masukanbermutu yang baik untuk membenahi kualitas program atau tayangan Televisi.

Jika hal tersebut terwujud maka pemirsa bukan lagi menjadi objek dari perkembangan industri Televisi. Mereka justru menjadi faktor penentu keberhasilan sebuah program atau tayangan Televisi.

Hasrul

Formulir Kontak

Nama

Email *

Pesan *

Diberdayakan oleh Blogger.
Javascript DisablePlease Enable Javascript To See All Widget