Hasrul Hasan

Reka Cipta Dalam Perspektif Kreativiti

Hasrul Hasan

728x90
Latest Post

Oleh: Muhammad Hasrul Hasan
Kordinator Bidang Fasilitasi dan Infrastruktur Perizinan KPID Sulawesi Selatan

SEMANGAT Undang-Undang No 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran mengisyaratkan dua hal penting dan mendasar: lembaga penyiaran swasta dibatasi dengan diversity of content (keberagaman isi) dan diversity of ownership (keberagaman pemilik).

Namun dalam implementasinya, secara realitas isyarat itu menunjukkan secara nyata sebuah inkonsistensi.

Selain diatur di Undang Undang 32, juga diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Swasta, Peraturan Menteri Kominfo Nomor 43 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Melalui Sistem Stasiun Jaringan oleh Lembaga Penyiaran Swasta Jasa Penyiaran Televisi.

Juga diatur dalam Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS) merupakan kebijakan media yang memuat mengenai Sistem Siaran Jaringan (SSJ).

Undang-Undang Penyiaran mengamanatkan bahwa televisi swasta yang mengudara secara nasional wajib mendirikan badan hukum baru, melepas stasiun relai, melepas saham secara bertahap serta pancaran siaran tidak boleh dilakukan dengan pancaran siaran relai.

Sementara dalam Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS) Bab XXV mengenai Program Lokal dalam Sistem Stasiun Jaringan pasal 68 ayat 1 menjelaskan bahwa: “Program siaran lokal wajib diproduksi dan ditayangkan dengan durasi paling sedikit 10% (sepuluh per seratus) untuk televisi dan paling sedikit 60% (enam puluh per seratus) untuk radio dari seluruh waktu siaran berjaringan per hari”.

P3SPS mengenai Program Lokal dalam Sistem Stasiun Jaringan Pasal 68 ayat 2 menjelaskan bahwa:“Program siaran lokal sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) di atas paling sedikit 30% (tiga puluh per seratus) di antaranya wajib ditayangkan pada waktu prime time waktu setempat”.

Praktik implementasi sistem stasiun jaringan (SSJ) di Indonesia cenderung mengarah ke pendekatan libertarian.

Hal tersebut dapat dilihat dari dua aspek yang menjadi ciri libertarian yaitu kepemilikan yang bersifat pribadi dan lebih mengutamakan individu daripada masyarakat.

Kepemilikan media televisi tetap berada di tangan group besar Jakarta, tentu diversity of ownership tidak terwujud.

Parahnya lagi, kuatnya dominasi televisi Jakarta sebagai akibat tidak ditegakkannya sistem siaran berjaringan sesuai amanah dan semangat Undang-Undang 32 tersebut.

Ketidakberimbangan kompetisi dan sumberdaya ini kemudian membuat tv lokal dalam situasi yang sangat sulit, suara ditingkat lokal tidak terepresentasi dengan baik dan maksimal.

Hal tersebut membuat masyarakat Sulawesi Selatan menderita kerugia. Salah satu contohnya, hilangnya kearifan lokal di lembaga penyiaran yang bersiar di Sulawesi Selatan.

Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Sulawesi Selatan sebagai regulator penyiaran di Sulsel tentunya harus didukung oleh kekuatan pemerintah dan politik di daerah. Media penyiaran perlu diatur dengan ketat. Terkait dominasi frekuensi milik publik lokal oleh televisi berjaringan perlu diatata ulang sehinggga memiliki dampak positif untuk masyarakat.

Kultur dan budaya masyarakat Sulawesi Selatan perlu ditampilkan dalam acara acara penyiaran, sehingga generasi kita tidak lupa dengan bahasa serta budaya lokal.

Selain itu, peraturan distribusi iklan di wilayah lokal dengan memuat ketentuan, perusahaan-perusahaan pengiklan yang menginginkan siaran iklannya mengacu daerah harus bekerjasama dengan televisi lokal dan transaksi bisnisnya dilakukan di daerah sehingga bisa menjadi sumber pendapatan daerah.

Televisi selama ini menguasai ruang-ruang privasi keluarga di Indonesia khususnya Sulawesi Selatan dan itu melanggar hak publik untuk mendapatkan informasi yang lengkap, proporsional, dan informasi yang tidak selamanya dari Jakarta.

Frekuensi adalah gelombang elektromagnetik yang diperuntukkan bagi penyiaran dan merambat di udara serta ruang angkasa tanpa sarana penghantar buatan.

Ia menjadi penghantar signal-signal melalui teknologi satelit yang dengan itu siaran dapat ditangkap oleh profider yang kemudian disalurkan ke layar televisi maupun radio.

Karena frekuensi adalah benda yang tak terlihat, khalayak dalam tataran paling elementer ini pun mengetahui secara detail. Apalagi jika dikaitkan bahwa barang tersebut merupakan ranah publik dan bersifat sumber daya alam terbatas.

Langkah preventif yang harus dilakukan pemerintah daerah adalah segera membentuk regulasi atau semacam peraturan daerah yang bermanfaat bagi masyarakat Sulsel kedepannya. Seperti yang telah dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Lampung yang telah mengesahkan Perda Penyiaran sejak tahun 2015.

Dalam perda tersebut merekamendorong agar perwujudan 10% konten lokal dari seluruh waktu program siaran bisa segera direalisasikan stasiun sistem jaringan (SSJ) yang ada di Lampung.

Dalam perda penyiaran televisi tersebut, SSJ di Lampung wajib memiliki kantor, studio, dan merekrut sumber daya manusia lokal Lampung.

Menata penyiaran lebih demokratis di Sulawesi Selatan, melalui Perda Penyiaran bukan mustahil bisa terealisasi terlebih pada tahun 2020 hingga 2023 sejumlah stasiun siaran berjaringan (SSJ) akan melakukan perpanjangan izin penyiarannya. Pemerintah Daerah harus sigap dengan peluang ini.

Terlebih kita harus lebih mempersiapkan diri dengan revisi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang digitalisasi Penyiaran yang nantinya lembaga penyiaran akan makin banyak bersiaran di Sulsel.

Dengan Perda tentunya kita dapat memperketat konten negatif yang disiarkan di Sulawesi Selatan serta memberdayakan pekerja kreatif lokal kita, sehingga kearifan lokal tetap terjaga melalui produksi program program lembaga penyiaran.

Televisi mainstream saat ini hanya mencerminkan orang-orang egois Jakarta, gaya hidup Jakarta atau segala sesuatu tentang Jakarta.

Bahkan kemacetan di Jakarta pun setiap hari ditayangkan ke seluruh pelosok nusantara lewat televisi yang bersiaran jaringan atau lebih dikenal dengan televisi nasional.

Konten televisi mainstream ini tentunya sangat jauh dari prinsip semangat keberagaman. (*)

Terbit Di Harian Tribun Timur Edisi Rabu 30 Mei 2018


 
Muhammad Hasrul Hasan
Korbid Fasilitasi, Infrastruktur Penyiaran KPID Sulawesi Selatan

Menjelang Pemilihan Kepala Dearah (Pilkada) serentak, di Sulawesi Selatan. Persaingan sejumlah pasangan di PemilihanGubernur dan Calon Kepala Daerah 12 Kabupaten/ Kota  di Sulawesi Selatan semakin meningkat. Partai pendukung dan tim pemenangan melakukan berbagai cara untuk memenangkan kontestasi politik ini.

Para tim pemenangan pun tak ketinggalanmemanfaatkan media televisi, radio dan frekuensi publik sebagai sarana yang ampuh untuk berkampanye, memuluskan langkah pasangan calon mereka jagokan lewat pemberitaan dan program non-berita.

Pentingnya independensi dan netralitas lembaga penyiaran sudah diatur dalam Pedoman Perilaku Penyiaran (P3) dan Standar Program Siaran (SPS) yang dikeluarkan KPI.

 Pedoman itu tertera dalam P3 Pasal 11 Ayat 2 yang berbunyi, ”Lembaga penyiaran wajib menjaga independensi dan netralitas isi siaran dalam setiap program siaran”. Sedangkan dalam SPS hal itu juga diatur dengan lebih detail dan tegas, bahwa independensi dan netralitas lembaga penyiaran harus dijaga.

Selaian itu aturan juga terdapat dalam Pasal 11 yang meminta kepada seluruh lembaga penyiaran, bahwa program siaran wajib dimanfaatkan untuk kepentingan publik, tidak untuk kelompok tertentu, dan dilarang untuk kepentingan pribadi pemilik dan kelompoknya.

Netralitas media  juga dikuatkan dalam Pasal 40 yang mengatur tentang program jurnalistik, bahwa program jurnalistik harus akurat, adil, berimbang, dan tidak berpihak.
Sementara KPU telah meengatur netralitas media dalam pemberitaan dan kampanye politik di PKPU nomor 4 tahun 2017 di pasal 54, hingga pasal 62.

Selaian di P3SPS dan PKPU 2017, Penegasan netralitas dan independensi lembaga penyiaran juga telah lama diatur dalam Undang-Undang Nomo 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik.

Dalam era reformasi saat ini, media massa khususnya lembaga penyiaran dan media sosial menjadi primadona. Tayangan berbentuk wawancara pengamat, dialog, talkshow dan pendapat publik terus dimasifkanuntuk membangun opini di masyarakat melaalui frekuensi milik publik yang dipinjamkan ke lembaga penyiaran. Dan tak jarang didesain menguntungkan sejumlah pihak yang dekat dengan media penyiaran tersebut.


Makassar -Kordinator Bidang Fasilitasi dan Infrastruktur Penyiaran, Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Sulawesi Selatan Muhammad Hasrul Hasan, menyerahkan Surat Izin Penyelenggaraan Siaran (SIPS) IPP Tetap kepada manajemen PT Radio Adikatama Suara dengan nama udara Makara FM, di Kantor KPID Sulsel di Jalan Bontolempangan No 48, Kota Makassar, Rabu (10/1/2018).

Makara FM adalah stasiun radio eksis di Kota Palopo, dan IPP ini merupakan IPP Perpanjangan, karena masa izin sebelumnya sudah habis.

Izin Penyelenggaraan Penyiaran (IPP) Tetap untuk Makara FM bernomor: 284 Tahun 2017 tersebut diteken Direktur Penyiaran Kementerian Komunikasi dan Informatika Geryantika per tanggal 12 Desember 2017 lalu.

Penyerahan IPP itu dilakukan Hasrul Hasaan kepada Zenal Razak, selaku Direktur Utama Makara FM PT Adikatama, yang disaksikan Komisioner KPID Sulsel Andi Irawan, Arie Andika, Herwanita dan Ketua KPID Sulsel Mattewakan.

Hasrul Hasan mengatakan, dengan dikantonginya izin penyiaran ini, berarti Makara FM berhak bersiaran di wilayah layanan Kota Palopo. Dan meminta kepada.Makara FM untuk memanfaatkan kanal tersebut untuk kepentingan Masyarakat Sulawesi Selatan, khususnya kota Palopo.

“Jaga semangat penyiaran lokal kita, dab manfatkan untuk kepentingan masyarakat Sulawesi Selatan secara baik dan benar sesuai dengan amanat UU Penyiaran,” Kata Hasrul.

Selain itu, Hasrul menambahkan menjelang pemilihan kepala daerah langsung, sebagian besar memanfaatkan publikasi melalui elektronik. Sebaiknya para kandidat dan KPU dapat melakukan sosialisasi pada radio-radio yang minimal telah memiliki IPP prinsip.

Seiring kemajuan teknologi yang mengglobal telah mempengaruhi sejumlah aspek kehidupan baik di bidang pemerintahan, keuangan dan perbankan, sosial budaya, industri, dan bahkan di dunia penyiaran.
Berbagai inovasi diciptakan untuk memberikan manfaat positif bagi kehidupan manusia. Memberikan banyak kemudahan, serta sebagai cara baru dalam melakukan aktifitas manusia.
Di dunia penyiaran, Kementerian Komunikasi dan Informatika saat ini tengahmelakukan uji coba sistem perizinan elektronik (e) penyiaran di Indonesia untuk memangkas waktu penyelesaian berkas permohonan lembaga Penyiaran untuk memperpanjang maupun mengajukan izin penyiaran.

Sistem Layanan Online Perizinan Penyelenggaraan Penyiaran merupakan bagian dari Sistem Informasi Manajemen Perizinan Penyelenggaraan Penyiaran (SIMP3) yang dikembangkan oleh Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika, Kementerian Komunikasi dan Informatika, sebagai sarana untuk mewujudkan pelayanan publik yang transparan, akuntabel dan lebih mudah dijangkau serta meningkatkan kualitas pelayanan publik berupa perizinan penyelenggaraan penyiaran.
Sistem elektronik nantinya akan membuat proses pengajuan izin siaran secara daring (dalam jaringan) atau "online" tanpa membutuhkan kertas yang membuat pelayanan selama ini memakan waktu hingga bertahun tahun .

Melalui sistem elektronik penyiaran, proses yang memakan waktu bertahun sejumlah tahapannya dipangkas agar waktu penyelesaiannya bisa tepat waktu. Hal tersebut telah penulis praktekkan saat mengikuti Bimbingan Teknis (Bimtek) Penggunaan dan Pengelolaan Sistem Informasi Manajemen Perizinan Penyelenggaran Penyiaran (SIMP3) yang digelar oleh Kementerian komunikasi dan Informatika di Kuta Bali  Kamis, 21 April 2017 lalu.  
SIMP3 dapat diakses melalui  http://e-penyiaran.kominfo.go.id/login. .Nantinya Setiap pemohon akan meperoleh Username  dan  password sehingga  tiap pemohon dapat memantau proses perizinan serta kelengkapan data dukung  proses perizinan. Pemohon diberikan panduan  pengenalan fitur pada SIMP3, alur perizinan penyiaran, status permohonan perizinan, serta riwayat izin penyiaran.
Selain itu, pada aplikasi ini lembaga penyiaran yang telah memiliki izin penyelenggaraan penyiaran dapat melakukan perpanjangan untuk masa berlaku izin siaran yang akan habis masa berlakunya dan membantu dalam proses perubahan data penyelenggaraan penyiaran.

Sistem pelayanan perizinan sebelum sistem elektronik berdampak pada membengkaknya biaya investasi kalangan pengusaha. Bahkan, pemohon menjalani sejumlah rangkaian proses perizinan yang memakan waktu hingga tahunan.

Perizinan merupakan simpul utama dari pengaturan mengenai penyiaran. Dalam rangkaian daur proses pengaturan lembaga penyiaran, perizinan menjadi tahapan keputusan dari negara melalui KPID untuk memberikan penilaian (evaluasi) apakah sebuah lembaga penyiaran layak untuk diberikan atau layak meneruskan hak sewa atas frekuensi.

Perizinan penyelenggaraan penyiaran sejak ditetapkan dalam Undang-Undang no.32 tahun 2002 menggunakan proses manual pemohon penyelenggara penyiaran menyerahkan dokumen hardcopy sampai dengan penerbitan perizinan penyiaran.
Sebelum sistem elektronik diberlakukan proses perizinan berawal dari  Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) lalu KPID mengeluarkan rekomendasi kelayakan persyaratan ke KPI Pusat, dilanjutkan izin prinsip, uji coba siaran selama satu tahun, baru diajukan izin tetap kepada Kemkominfo.

Dalam sistem perizinan diatur berbagai aspek persyaratan, yakni mulai persyaratan perangkat teknis, rencana dasar teknik penyiaran dan persyaratan teknis perangkat penyiaran, termasuk jaringan penyiaran. Selaian itu juga melampirkan substansi atau format siaran, permodalan (ownership), serta proses dan tahapan pemberian, perpanjangan atau pencabutan izin penyelenggaraan penyiaran.

Evaluasi dilaksanakan oleh pihak Kementerian dan KPI/Duntuk selanjutnya dibawa ke rapat pleno yang memutuskan kelulusan Evaluasi Uji Coba Siaran (EUCS) untuk diterbitkannya Izin Penyelenggaraan Penyiaran (IPP) yang akan berlaku selama 10 tahun untuk jasa penyiaran Televisi dan  5 Tahun untuk jasa Penyiaran Radio.
Dari data yang ada di KPID Sulawesi Selatan baru  48 Lembaga Penyiaran Berbayar  (LPB) kabel yang  tersebar di 24 Kabupaten/Kota  yang baru mengantongi izin dari Kemenkominfo sementara ratusan lembaga penyiaran lainnya belum berizin atau illegal. Sementara lembaga penyiaran swasta radio sebanyak27 radio komunitas 1 dan lembaga penyiaran publik radio 1 lembagapenyiaran yang eksis  dan Televisi sebanyak 10 lembaga penyiaran swasta sistem berjaringan (ssj) dan 12Televisi lokal di Sulawesi Selatan yang telah memilik IPP Prinsip dan Tetap dan 3 televisi lembaga penyiaran publik lokal.


Dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri Kominfo No. 18 Tahun 2016 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Perizinan melahirkan  Aplikasi e-penyiaran yang telah  memberikan kemudahan bagi lembaga penyiaran untuk menjalankan proses permohonan izin penyelenggaraan penyiaran diharap mampu mendorong lembaga penyiaran yang belum memiliki Izin Penyelengaran Penyiaran (IPP) untuk melakukan pengurusan izin agar tidak melakukan pelanggaran hukum.
Sistem Informasi Manajemen Perizinan Penyelenggaraan Penyiaran (SIMP3) diharapkan menjadi  solusi permasalahan perizinan  bidang  penyiaran  serta memberikan kemudahan para pemohon dalam proses perizinan khususnya dalam  hal status perizinan serta dokumen kelengkapan perizinan.

Hasrul

Formulir Kontak

Nama

Email *

Pesan *

Diberdayakan oleh Blogger.
Javascript DisablePlease Enable Javascript To See All Widget